19.2 C
Sukabumi
Senin, September 27, 2021

Psikolog Sukabumi, Joko Kristianyo : Kades Korup Akibat Sistem Politik Tidak Sehat

SUKABUMI – Joko Kristianto, Psikolog asal Sukabumi ikut berkomentar terkait cukup banyaknya kepala desa (Kades) di Kabupaten Sukabumi yang tersandung persoalan hukum karena melakukan tindak pidana korupsi. Menurutnya, salah satu persoalan yang melatarbelakanginya adalah sistem politik yang tidak sehat.

Joko menilai, saat ini masyarakat mendambakan memiliki pemimpin yang berkualitas. Namun, metode yang dilaksanakan dalam pemilihannya berdasarkan kuantitas. Karena menurutnya, yang baik belum tentu banyak, yang banyak belum tentu baik.

“Ketika banyaknya kepala desa di kabupaten Sukabumi melakukan korupsi, saya tidak serta merta menyalahkan personal kadesnya, karena memang pasti ada sesuatu hal yang melatarbelakanginya. Namun, jika dilihat dari hulu, persoalannya muncul dari mulai penjaringan dan pelaksaan sistem terkait pemilihannya yang sudah mencedrai nilai-nilai demokrasi,” terangnya kepada wartawani.

Selain itu, Joko melihat bahwa biaya politik di Indonesia ini cukup tinggi. Bahkan, terkadang jika harus dibandingkan dengan pendapatan resmi sebuah jabatan politik sudah tidak rasional. Sehingga, tidak sedikit orang yang duduk pada jabatan politis itu melakukan penyalahgunaan. “Biaya politik di kita itu high cost, jadi apakah relavan jika praktek-paraktek money politik itu tetap dilakukan denngan harapan masyarakat yang menginginkan peemilih yang bekualitas, praktek-parktek yang mencedrai nilai demokrasi ini sudah merambah pada tatanan politik di pedesaan,” ujarnya.

Padahal sistem demokrasi di Indonesia yang berazaskan pancasila telah nyaris sempurna, karena jika mengacu pada sila ke empat dalam pencasila, praktek-praktek transaksional bakal diminimalisir. “Sila ke empat, ada kata permusyawaratan. Artinya ketika bicara permusyawaratan tidak akan ada tentang politik uang dan lainnya,” katanya.

Kemudian, masih kata Joko, perlu adaya perbaikan tentang sistem penyeleksian calon kepala desa. Dimana, harus terdapat indikator-indikator yang jelas untuk menentukan calon kepala desa yang berkuaitas. “Pendidikan misalnya salah satu indikatornya, kalau calon kepala desa hanya lulusan SMP sedangkan yang dipimpinnya masyarkat sudah progres akan seperti apa. Tugas untuk memperbaiki kabisaan-kebiassaan buruk yang menjadi pemicu tipikor memang cukup berat, dan ini tugas kita bersama,” pungkansya. (IST)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

- Advertisement -spot_img

Latest Articles

%d blogger menyukai ini: