26.4 C
Sukabumi
Rabu, Juni 23, 2021

Kemenko Polhukam Evaluasi Pilkada Sukabumi

PALABUHANRATU – Penyelenggaraan Pilkada Sukabumi tahun 2020, lalu. Dinilai pelaksanaan yang terbaik se Wilayah Provinsi Jawa Barat.

Hal itu disampaikan Asisten Deputi (Asdep) Koordinator Penguatan Partai Politik Pengelolaan Pemilu dan Pilkada Kementrian Kordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) RI, Brigjen TNI Yusran Yunus saat rapat Evaluasi Pilkada serentak Kabupaten Sukabumi di salah satu Hotel di Kecamatan Palabuhanratu. “Kami bahas evaluasi pilkada tahun 2020 kemarin, berdasarkan laporan KPU dan Bawaslu pusat termasuk pak Sekda, Kapolres, dan Dandim. Bagus dan berjalan lancar kami tau Pilkada di Kabupaten Sukabuki memang yang terbaik di Jawa Barat,” ungkapnya kepada Sukabumi Ekspres

Ia mengaku, telah menanggapi aduan komisi pemilihan umum (KPU) terkait (sirekap), meskipun sangat membantu pelaksanaan penghitungan suara, tetapi masih menimbulkan sedikit kekhawatiran. “Memang kita akan bahas kembali mengenai hasil rekapan terakhir, kalau itu yang kita khawatir kan tentang hack-hacknya itu,” ucapnya.

Usai pelantikan pemenang pilkada di Kabupaten Sukabumi lanjut dia, banyak hal yang akan menjadi acuan Kemenko Polhukam, termasuk mengingatkan pejabat dalam melaksanakan amanahnya yang sangat besar. “Insyallah ini menjadi acuan setelah pelantikan kemarin, bahwasanya bukan hanya pelantikan saja, saya sudah ngomong sama pak Sekda tadi, amanahnya cukup besar bukan hanya ssebatas janji kampanye saja,” jelasnya.

Namun demikian sambung Brigjen Yusran, Ia telah mendapatkan beberapa informasi mengenai proses Pilkada di Kabupaten Sukabumi, termasuk keterlibatan kepala Desa (Kades) di 27 kecamatan yang ikut terlibat politik praktis dan berkampanye saat Pilkada, hal itu cukup mengagetkan.

“Kami bersyukur sekali, ada beberapa hal yang kita dapat di Kabupaten Sukabumi. Salah satunya masalah kades (ikut kampanye di pilkada) belum lagi katanya ada ASN, Insya Allah akan kami tindaklanjuti,,” tegasnya.

Menurutnya, keterlibatan Kades menjadi masalah yang menonjol dalam perhelatan Pilkada di Sukabumi, tentunya harus di lengkapi dengan bukti-bukti yang jelas. “Saya kaget kenapa gak ditindak lanjuti, makanya saya singgung apakah ada buktinya. Bahkan saya minta datanya, kita akan pertanyakan ke KPU pusat, bahwa sudah ada laporan dari KPU dan waktu prosesnya belum bisa ditentukan berapa lama, hanya nanti kami akan koordinasikan ke Mendagri selaku otonomi daerah,” pungkasnya. (Mg1)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

- Advertisement -spot_img

Latest Articles

%d blogger menyukai ini: