26.4 C
Sukabumi
Rabu, Juni 23, 2021

Ratusan Restoran dan Hotel di Palabuhanratu tak Berijin

Bangunan Berada Mulai dari Bibir Pantai Rawakalong sampai Pantai Cisolok

Dinas pariwisata (Dispar) Kabupaten Sukabumi menyebut, Ratusan bangunan rumah makan, restoran dan hotel yang berdiri di kawasan bibir Pantai Palabuhanratu dan sekitarnya tak berijin.

Namun demikian, Dispad tak dapat melakukan tindakan terhadap ratusan bangunan ilegal tersebut. Karena, kebijakan itu menjadi tugas instansi lain dalam melakukan penertiban.

Kepala Dispar Kabupaten Sukabumi, Usman Jaelani mengatakan, berdasarkan data yang ada terdapat sekitar 300 bangunan restoran, rumah makan dan hotel yang tak berijin. “Bangunan usaha yang tak berijin ini berada di sepanjang bibir Pantai Rawakalong (batu bintang) Palabuhanratu sampai kawasan pantai Cisolok,” ungkapnya kepada Sukabumi Ekspres, (31/05).

Setelah pemberlakuan aturan larangan berdirinya bangunan di sempadan pantai, seharusnya tak boleh ada bangunan dalam jarak 100 meter dari titik pasang. Namun kenyataannya banyak pengusaha maupun masyarakat yang tak mengindahkan peraturan itu dan mereka tetap mendirikan bangunan usahanya di sempadan pantai. “Kalo hotel Green Inna Samudea Beach Hotel (GSBH) sebelum UUD keluar sudah terlebih dahulu dibangun. Jadi itu pasti ada izinnya, setelah UUD itu keluar kemudian ada bangunan baru, itu tak akan ada izinnya dan otomatis sudah ada penegakan,” terangnya.

Ia menilai, keberadaan bangunan usaha ilegal itu tentunya tidak berdampak terhadap pendapatan yang masuk ke kas daerah. Karena mereka tak dapat dikenakan pajak hotel dan restoran.

Sementara, untuk melakukan penertiban terhadap bangunan-bangunan itu bukan kewenangannya, Dispar hanya merekomendasi untuk menempuh ijin legalitas usaha mereka saja. “Selain itu, tugas kita hanya mempromosikan destinasi wisata di Kabupaten Sukabumi. Agar mereka (wisatawan) datang berkunjung ke Sukabumi, dan yang punya kewenangan menindak dan menegur itu Satpol PP,” bebernya.

Sementara itu, Plt Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Kabupaten Sukabumi Bambang Dwi Laksono mengaku, belum mengetahui terkait adanya 300 rumah makan, restoran dan hotel yang tidak berizin tersebut.

Informasi itu baru dietahui saat di konfirmasi, namun dia bertekad secepatnya berkoordinasi dengan instansi lain untuk mengambil langkah selanjutnya. “Kami belum mendata, baru tau jumlah itu sekarang. Kami akan koordinasi dengan dinas terkait,” singkatnya. (mg1).

Related Articles

Tinggalkan Balasan

- Advertisement -spot_img

Latest Articles

%d blogger menyukai ini: