26.4 C
Sukabumi
Rabu, Juni 23, 2021

Komisi II DPRD Kota Sukabumi Sidak Lokasi Pembangunan Pasar Pelita

CIKOLE – Komisi II DPRD Kota Sukabumi mengaku sudah melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi pembanguan Pasar Pelita, Rabu (2/6). Sidak dipimpin langsung Ketua Komisi II Ivan Rusvansyah dan diikuti anggota lainnya.

Ivan mengungkapkan, kunjungan ke lokasi pembangunan Pasar Pelita untuk melihat sejauh mana progres pembangunannya. Pasalnya, masa perjanjian kerja sama (PKS) pembangunan Pasar Pelita antara pemerintah daerah dan pihak ketiga per 31 Mei 2021 sudah berakhir.

“Kami ingin melihat progres pembangunan dari pihak pengembang yakni PT Fortunindo Artha Perkasa itu sudah sesuai target atau belum. Sidak ini merupakan salah satu bentuk fungsi pengawasan kita karena masa PKS pada addendum keempat ini telah berakhir pada 31 Mei 2021,” terang Ivan kepada wartawan, kemarin (3/6).

Ivan dan jajaran Komisi II tak menampik pembangunan itu belum tuntas seratus persen. Namun, berdasarkan pengamatannya dan informasi dari pihak pengembang, progres pembangunan sudah mencapai 93 persen. “Kami sangat detail dalam sidak ini. Kami periksa setiap lantai yang dikerjakan. Kalau melihat kondisi di lapangan, memang sudah 93 persen pembangunannya,” kata Ivan.

Menyangkut komitmen PKS yang sudah tuntas, Ivan mengatakan, dalam dunia pekerjaan (proyek), jika pembangunan sudah mencapai 90 persen, maka ada kebijakan tertentu. Bentuk kebijakannya merupakan kewenangan dari pemerintah daerah. Hal itu, ungkap Ivan, berdasarkan penjelasan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR), bahwa pemerintah memberi kesempatan sampai batas waktu 4 Juli mendatang atau sekitar satu bulan dari masa berakhirnya PKS 31 Mei 2021 kemarin. “Tapi tetap, pihak pengembang akan mendapatkan sanksi denda 1 persen per mil per hari dari sisa pekerjaan,” kata Ivan.

Mengenai adanya kebijakan dari pemerintah daerah kepada pengembang untuk menyelesaikan pembangunan Pasar Pelita hingga 4 juli nanti, Ivan tak mengetahui secara detail. Namun bagi politikus asal Fraksi Partai Golkar ini meyakini tak ada konteks yang tidak benar terkait pemberian toleransi waktu bagi pengembang untuk menyelesaikan pekerjaanya.

“Yang jelas kami menekankan agar pekerjaanya bisa lembur. Sehingga, dengan waktu sekitar satu bulan itu pekerjaannya benar-benar tuntas,” pungkasnya. (ist/nrc)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

- Advertisement -spot_img

Latest Articles

%d blogger menyukai ini: