20.9 C
Sukabumi
Rabu, September 22, 2021

Abaikan PPKM, Kepala Daerah Bisa Diberhentikan

JAKARTA – Pemerintah harus bersikap tegas terhadap kepala daerah yang mengabaikan penerapan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. Hal ini dinilai penting untuk menekan laju penyebaran COVID-19.

“Pemerintah Pusat dapat melakukan pemecatan atau pemberhentian para kepala daerah yang terbukti tidak serius. Bakan abai dalam penerapan PPKM Darurat. Apabila terbukti mengabaikan PPKM Darurat yang berujung mengorbankan kesehatan rakyat, kepala daerah harus diberhentikan,” tegas Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang di Jakarta, Jumat (2/7).

Dia menilai pemberhentian itu dapat dilakukan sesuai ketentuan pada Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda).

Kepala daerah bisa diberhentikan, apabila melanggar UU Pemda melalui mekanisme yang sudah diatur dan melalui putusan Mahkamah Agung (MA).

“Kepala daerah wajib menyelamatkan kesehatan rakyatnya masing-masing. Untuk itu, kepala daerah yang mengabaikan hukum tertinggi tersebut harus diberikan sanksi berat,” imbuhnya.

Dia menilai sudah menjadi kewajiban kepala daerah untuk menyelamatkan kesehatan rakyatnya tanpa alasan apapun. Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Manives) Luhut Binsar Pandjaitan meminta seluruh kepala daerah membantu mendukung kebijakan PPKM Darurat.

Dia menegaskan bagi para kepala daerah yang tidak serius menerapkan PPKM Darurat akan ada sanksi administrasi berupa teguran tertulis sebanyak dua kali berturut-turut hingga pemberhentian sementara. Hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 68 ayat 1 dan ayat 2 UU no 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.(rh/fin)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

- Advertisement -spot_img

Latest Articles

%d blogger menyukai ini: