25.3 C
Sukabumi
Selasa, November 30, 2021

Fraksi Demokrat Sebut Judicial Review ke MA Dinilai Aneh

PALABUHARATU – Anggota DPRD dari Fraksi Partai Demokrat (PD) Kabupaten Sukabumi, Wawan Juansyah menyebut, dasar argumentasi pengajuan uji materiil (Judicial Review) sejumlah pasal anggaran dasar anggaran rumah tangga (AD/ART) Kongres V PD tahun 2020 yang digugat mantan kader partai Pro Kongres luar biasa (KLB) Deli Serdang dinilai aneh dan mengada-ada.

Sepengetahuannya, AD/ART baik untuk Parpol, Yayasan, Ormas, OKP, Koperasi maupun Asosiasi Profesi dibuat oleh masing-masing Internal kelompok dan atas dasar kesamaan keinginan serta kehendak untuk mencapai tujuan bersama. “AD/ART Parpol jelas acuannya, di samping Pancasila, UUD 45 dan kebhinekaan, juga ada UU Parpol sebagaimana di atur dalam UU nomor 2 Tahun 2008. Yang dijelaskan dalam bab l pasal l dan bab ll pasal 2, adapun legalitasnya dalam pasal 3 serta bab Vll pasal 14, 15 dan 16,” paparnya kepada Sukabumi Ekspres kemarin (20/10).

Berdasarkan aturan itu lanjut dia, sangat jelas pembuatan AD/ART khususnya Parpol tak dibuat atau dibiayai oleh lembaga maupun keuangan publik. Sementara pembuatan AD/ART PD kongres V sudah sesuai dengan aturan tersebut. “Makanya kenapa pakar hukum, akademisi, aktivis dan juga masyarakat awam berpendapat, bahwa AD/ART untuk apapun nama, jenis dan bentuknya Sepanjang tak dibentuk atau dibiayai oleh lembaga serta dana publik, produknya tak masuk dalam katagori yang harus di uji materi oleh MK apalagi MA,” tegasnya.

Karena itu, apabila ada pihak yang ingin menggugat AD/ART partai Demokrat bukan mengadu ke MK atau MA. Tetapi ke Internal partai yang menghasilkan AD/ART dengan segala perubahannya saat musyawarah nasional (Munas). “Berbicara legalitas produk Munas patokannya adalah pengakuan dari Kemenkumham, semua tergelar secara jelas sebagaimana UU nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik,” kata dia.

Sebelumnya, AD/ART PD kongres V yang disahkan Kemenkumham digugat kubu KLB Deli Serdang melalui pengajuan uji materil ke mahkamah agung. Kemudian pengurus DPP Demokrat bereaksi dengan memberikan 44 bukti serta ratusan dokumen guna menyanggah uji materil tersebut. (mg1)

Related Articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -spot_img

Latest Articles

Dewan Pertanyakan Status Blacklist Eks Buruh GSI

PALABUHARATU - Ketua komisi IV DPRD Kabupaten Sukabumi, Hera Iskandar mempertanyakan, status blacklist terhadap eks buruh PT. Glostar Indonesia (GSI) Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi. Untuk...